Loading...“Ayo ke pasar tradisional” Kata-kata itu tak perlu diucapkan. Tiga pasangan Capres dan Cawapres kita minggu ini sudah ramai-ramai mengunjungi pasar tradisional. Pasar tradisional kini menjadi tempat yang mempesona, eskotik dan sakral bagi tiga pasangan Capres dan Cawapres. Tidak lengkap rasanya kalau tidak ke pasar.
Ketiga pasangan Capres dan Cawapres rasanya kompak dan irama yang sama. Sebelumnya, kompak saling melakukan pertemuan dengan ulama atau rohaniawan. Masing-masing pasangan saling merangkul tokoh agama untuk masuk ke dalam orbit politiknya menjelang Pilpres 8 Juli mendatang. Ulama atau agamawan, juga symbol. Mungkin kesan yang hendak dibangun adalah mereka deket dengan ulama, jadi kelak bila terpilih sebagai umaro akan deket dengan ulama. Sebaliknya juga, tampaknya icon dan legitimasi ulama akan diambil untuk memperkuat basis dukungan politik. Kita tahu, sebagian masyarakat masing menjadi ulama sebebagai referensi dalam menentukan pilihan politik.
Lalu bagimana dengan Pasar Tradisional? Pasar tradisional juga merupakan symbol. Wajar apabila tiga pasangan Capres dan Cawapres kita. Minggu ini, masing-masing pasangan menjadi pasar sebagai tempat untuk kampanye. Tentu bukan tempatnya, tetapi makna simboliknya bahwa masing-masing pasangan memiliki perhatian dan komitmen terhadap eksistensi pasar tradisional. Bukan dalam arti tempat tentunnya, tetapi makna kerakyatannya yang diambil. Saya meragukan ketiga pasangan Capres dan Cawapres kita tentu belum tentu mau mengunjungi pasar tradisional jika tak maju dalam bursa politik sekarang ini. Lebih-lebih bila musim hujan, air menggenang dan becek di sana-sini. Syukurlah sekarang bukan musim hujan, ketiga pasangan Capres dan Cawapres tidak perlu kena genangan air hujan dan lumpur saat mengunjungi pasar tradisional.
Mengapa masing-masing pasangan koor melakukan kunjungan ke pasar tradisional? Jelas agar image yang hendak dibangun. Masing-masing sedang membangun interest bahwa mereka memiliki keperpihakan terhadap eksistensi pasar tradisional yang merupakan wahana transaksi jual beli kalangan masyarakat bawah. Orang-orang kecil.
Tiga pasangan Capres dan Cawapres kita sedang menunjukkan ke public bahwa mereka sedang membangun ke sadaran ke masyarkat kecil bahwa mereka memiliki kepedulian. Menujukkan ke kalangan luas, dirinya memiliki keperpihakan. Harapannya masyarakat akan tertarik, kemudian ada hasrat dan merasa aman untuk memilihnya dalam PILPRES 8 Juli 2009 nanti.
MESKI sama-sama ke pasar jelas memiliki segera tampak cara pandang dan komitmen masing-masing. Paling tidak ada tiga cara untuk membaca gerakan ayo ke pasar tradisionalnya masing-masing pasangan Capres dan Cawapres. Pertama-tama, dilihat dari symbol. Kedua, dari content atau pesan yang hendak dikomunikasikan. Ketiga, adalah soal political behavior masing-masing pasangan ketika melakukan kunjungan ke pasar.
Pasangan Capres dan Cawapres No urut 1, Mega Pro saat berkunjung ke pasar menekankan bahwa jika terpilih akan melindungi eksistensi pasar tradisional dari ancaman minimarket dan mall yang selama ini ekspansinya dianggap sangat deras. Perlindungan dan program untuk ekonomi kerakyatan akan diprioritaskan untuk memperkuat eksistensi pasar pasar tradisional. Akan dibuat kebijakan yang integrative agar setiap komoditi yang dijual belikan di pasar adalah hasil produksi dalam negeri. Untuk itu disiapkan kontrak politik dengan para pegadang kecil.
Pasangan no Urut 2. SBY-Budiono, saat melakukan kunjungan ke pasar. Presiden SBY melakukan dialog, menanyakan soal modal usaha para pedagang. Kepada para pedagang pasar ia mengimformasikan bahwa untuk modal usaha, bisa memanfaatkan fasilitas Kridit Untuk Rakyat (KUR). Diinformasikan pula, KUR itu persyaratannya mudah, tidak berbelit-belit dan tersedia di BRI terdekat.
Pasangan no urut 3. Jusuf Kalla dan Wiranto, dalam dialog dengan para pedagang menggali persoalan yang melilit pedagang pasar tradisional. Jusuf Kalla berjanji jika terpilih kelak akan membuat program langsung yang bisa membantu pedagang pasar tradisional mandiri. Tak lupa ia menekankan untuk menggunakan produk atau komoditi local sehingga kelak bisa berkembang menjadi bangsa yang mendiri.
KETIGA pasangan sama-sama mengunjungi pasar tradisional. Sama menunjukkan komitment untuk memihak kepada pedagang pasar tradisional. Diungkapkan dengan ekspresi political behavior yang berbeda-beda, dengan content atau message yang berbeda-beda. Memang ketiganya boleh saja memaknai pasar tradisional sebagai symbol dari ekonomi kerakyatan, tempat di mana kalangan masyarakat bawah melakukan transaksi jual beli untuk kebutuhan sehari-hari.
Memang mereka sama-sama ke pasar tradisional. Sama-sama merebut hati kalangan masyarakat bawah. Dengan cara yang bebeda-beda dan tawaran program yang berbeda pula. Tujuannya satu, ingin mengambil hati agar dipilih dalam PILPRES8 Juli 2008 nanti.
DI TENGAH tengah mencermati gerakan ke pasar tradisional para pasangan Capres dan Cawapres. Tiba-tiga saya ingat sebuah pasar di pinggiran rel kereta api antara stasiun Jatinegara –Pasar Senen. Saya cukup familier dengan pasar itu di Kramat Sentiong. Hampir tiga tahun saya tinggal di daerah itu dan sekurang-kurangnya, seminggu sekali saya belanja di situ. Lokasinya di pinggiran rel kereta api, banyak pedagang yang tak punya lapak terpaksa berjuangan di atas rel kereta api. Para pedang selalu sigap memindahkan dagangannya saat kereta mau melintas.
Saya membayangkan apa yang akan dilakukan ketiga pasangan Capres dan Cawapres jika mengunjungi pasar itu. Tempat berjubel dan pengap. Siap apa tidak ya hidungnya menghirup bau menyengat dan lalat hijau yang berterbangan. Saya berharap ada salah satu atau semua pasangan Capres dan Cawapres ke pasar itu, agar tahu kondisi nyata pasar itu dan agar tahu juga di sepanjang rel itu berjejer gubug-gubug kecil ala kadarnya yang menaungi saudara kita yang disebut pemulung dan gelandangan bernaung di situ.
Pasar Tradisional dan Para Capres
‘SBY Tak Bisa Lanjutkan Tanpa JK?’
Secara kebetulan, dua orang sahabat karib bertemu di sebuah warung kopiuntuk tujuan yang sama, menikmati i kopi di sore hari. Keduanya pada PILPRES 2004 kompak menjadi relawan SBY-JK. Pada PILPRES 2009, dua orang itu memiliki haluan yang berbeda. Yang satu menjadi relawan SBY dan satunya lagi menjadi relawan JK. Meskipun berbeda haluan, sebagai pasangan sahabat tetap berkawan. Baginya pilihan politik boleh beda tetapi ikatan perkawanan tetap dijaga dan dipelihara.
“Gimana nih, hasil survey mengindikasikan PILPRES 2009 satu putaran. SBY bisa lanjutkan kepemimpinannya untuk periode mendatang” Ujar relawan SBY-Budiono memulai pembicaraan.
“Dirimu yakin broo. Aku sih enggak” tukas pendukung JK-WIN.
“Kenapa, itu hasil survey kok” tandas pendukung SBY-Budiono.
“Kalau yakin, mengapa harus ada gerakan PILPRES satu putaran yang digalang oleh sebuah lembaga studi di Jakarta. Kalau yakin kan tak perlu ada gerakan seperti itu broo” tukas relawan JK-Win dengan semangat.
“Kalau satu putaran kan bisa hemat anggaran Pemilu putaran ke dua bisa dialokasikan untuk pembangunan yang lain” ujar relawan SBY-Budiono.
“Itulah broo. Kalau yakin, mengapa harus ada gerakan. Mengapa dikaitkan dengan penghematan segala..” Ujar pendukung JK-Win tak kalah semangat.
Keduanya lalu diam. Politik memang selalu melibatkan emosi. Tak hanya TS pusat saja yang bersitegang, di tingkat bawah kadang juga mengalami hal yang sama. Tak terkecuali. Sekitar sepuluh menit tanpa suara, keduanya sibuk menikmati kopi dan rokoknya masing-masing.
Pendukung JK-Win tiba-tiba memecahkan kebisuan. “Ingat broo. Tanpa JK, SBY tidak bisa memakai jargon lanjutkan!” Timpal pendukung JK-Win, sambil menyeruput kopi dengan cuek. Dirimu sebagai relawan SBY-Budiono tak bisa lantang mengatakan lanjutkan tanpa JK. Kalau Lebih Cepat Lebih Baik, itu tak tergantung SBY maupun Mega”
“Kenapa?” Cecar relawan SBY-Budiono.
“Coba aja broo ucapkan kata LANJUTKAN dengan membuang hurup J dan K. Terus Berjuang Untuk Rakyat LANUTAN !” jelas pendukung JK-Win sambil tersenyum.
Tertawa renyah pecah dari keduanya. Tetapi urusan membayar kopi dan rokok keduanya ingin saling mentraktir, tak ada yang mau mengalah dan akhirnya bayar sendiri-sendiri. Jelas berbeda saat kedua sahabat ini kompak pada tahun 2004, saat sama-sama menjadi relawan SBY-JK.
“Diriku mau selesaikan tugas hari ini. Lebih cepat lebih baik” ujar pendukung JK-WIN.
“OK, LANUTAN ya”, ledek relawan JK-Win kepada relawan SBY-Budiono.
“Huahahahahaha….Lanutan, eh Lanjutkan lebih disukai broo” timpal relayan SBY.
“Dari Mental Sampai Kesejahteraan”: Dari Debat Capres Soal Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Semalam saya nonton debat Capres di Trans 7 yang dipandu oleh Dr.Anis Rasyid Baswedan, Rektor Universitas Paramadina Jakarta. Sepuluh menit masing-masing Capres mempresentasikan visi, misi dan tindakan strategis yang akan dilakukan untuk memastikan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Penegakan Hukum dan HAM. Dilanjutkan dengan plenary, masing-masing capres kebagian pertanyaan untuk kemudian ditanggapi oleh capres yang lain, dan pada akhinya ada atas tanggapan.
Kemasakan cara debat seperti ini menarik sebenarnya. Jelas positioning masing-masing Capres dalam memandang akar persoalan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Penegakan Hukum. Mendapat giliran pertama, Capres Megawati Sukarno Putri memandang bahwa akar persoalan dari tidak berjalannya tata kelola pemerintahan yang baik adalah soal mental. Oleh karena itu solusi yang ditawarkan adalah pengutakan mental bangsa. Dengan demikian, akar dari masalah KKN yang terjadi di birokrasi adalah masalah mental. Birokrasi masih menampakkan dirinya sebagai pihak yang ingin dilayani dan bukannya melayani.
Sementara Capres SBY, sebagai incumbent lebih banyak mengungkapkan apa yang sudah dilakukan selama ini. Mengeksploitasi habis-habisan keberhasilan yang sudah dilakukan, seraya menambahkan akan melanjutkan akan meneruskannya jika terpilih kembali. Tak lupa, ia menegaskan formulasi bahwa adalah tata kelola pemerintahan yang baik, harus ditopang dengan penegakan hukum. Tata kelola pemerintahan yang baik itu meyangkut good governance dan clean governance. Keduanya harus ditopang dengan penegakkan Hukum dan penghormatan dan proteksi terhadap HAM. Tata kelola pementahan yang baik, adanya kepastian hukum, akan sangat kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan ilklim investasi.
Sementara Capres Yusuf Kalla melihat, akar masalah persoalan tata kelola pemerintahan yang baik adalah soal kesejahteraan. Jika ia kelak terpilih menjadi Presiden, langkah-langkah yang akan dilakukan adalah meningkatkan kesejahteraan secara bertahap sesuai dengan pertumbuhan ekonomi, membuat transfaransi pengelolaan dan mempercepat agar proses pengurusan dokumen cepat dan tidak berbelit-belit. Dengan cara demikian, maka segalanya bisa cepat berjalan dan memungkinkan tumbuhnya iklim investasi di negeri ini.
Secara umum, dengan waktu sepuluh menit memang kita tidak dapat mendapatkan gambaran yang detail. Hanya gambaran-gambaran besar, dan yang tampak hanya jargon-jargon besar.
****
Tampaknya para Capres kita terlalu menyederhanakan persoalan dalam melihat membuat pemetaan soal akar masalah. Saya teringat sebuah buku yang ditulis oleh almarhum Romo MA Brower, yang menyindir bahwa Indonesia adalah Negara pegawai. Konteks tulisan itu tentu saja, pada saat era Orde Baru dimana banyak kalangan ingin berlomba-lomba menjadi pegawai. Selama bertahun-tahun juga, dan juga sampai sekarang saya kira, birokrasi itu adalah disebut sebagai bureaucratic polity. Birokrasi di
Indonesia juga pernah disindir sebagai pajangan yang mengadopsi dari Negara luar. Kosmologinya juga masih mencerminkan sebagai abdi dalem, memihak kepada kepentingan atasan dibandingkan melayani kepentingan public. Jelas hal ini terkait doal carapandang yang lama melekat, sebagai pamongpraja, priyayi yang memiliki kelas tersendiri dalam struktur masyarakat. Jelas, kelas seperti ini adalah memihak ke atas dan tak mau melayani kepada kalangan masyarakat umum.
Seorang mantan pejabat tinggi Negara, secara berseloroh pernah mengatakan cara pintas untuk mengoptimalisasi birokrasi agar meningkat kinerjanya adalah dengan cara melakukan pensiun dini secara masal. Cara ini harus ditempuh karena sebagian besar personil dibirokrasi adalah produk lama., dimana rekruetmennya ditengarai penuh dengan kepentingan politik pada era Orde Baru. Wajar kemudian apabila personil birokrasi kompetensi dan kapabilitasnya tidak seperti yang diharapkan. Kita lihat di kantor-kantor, banyak yang berorientasi kepada kehadiran dan setelah itu, tak banyak yang sibuk dengan pekerjaan. Di beberapa kantor malah ada yang main catur, pulang belum waktunya dan lain-lain.
Praktik suap masih marak terjadi dalam interaksi pelayanan publik di institusi-institusi pemerintah. Seorang ibu pengusaha angkutan umum di Ambon misalnya, mengaku harus menggunakan uang pelicin dalam pengurusan izin trayek. Seorang pengusaha dari Surabaya punya pengalaman lain lagi. Untuk meloloskan tiga kapal bermuatan kayu sampai ke gudang, pengusaha kayu tersebut terpaksa harus merelakan dua kapal penuh muatan kayu sebagai ”tiket masuk pelabuhan” atau pelicin. Pengusaha asing yang melakukan investasi di Indonesia pun tak luput dari 'budaya' yang beraroma tak sedap ini. Tak heran, jika Transparency International (TI) – sebuah badan non-pemerintah yang berpusat di Berlin – sering menempatkan Indonesia dalam kelompok negara yang memiliki tingkat korupsi cukup tinggi. Sebaliknya, jika dilihat dari indeks pembangunan manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) yang dilaporkan UNDP secara berkala, Indonesia selalu dalam poisisi lemah.
Jika melihat perbandingan IPK dengan HDI tampak jelas bahwa negara yang memiliki HDI tinggi memiliki tingkat korupsi kecil (dengan rangking IPK tinggi). Sebaliknya, negara yang memiliki tingkat korupsi besar (rangking IPK rendah) ternyata memiliki HDI yang rendah. Sedang Indonesia yang selalu memiliki tingkat korupsi besar (rangking IPK rendah), memiliki HDI yang jauh tertinggal dengan negara ASEAN lainnya (kecuali Vietnam).
*****
Jika pemaparan di atas benar adanya, maka Nampak jelas pemaparan visi, missi dan langkah strategis yang dipaparkan ketiga Capres tadi malam, tampak tidak menyentuh akar historis structural yang melingkar untuk mendorong dan mempromote permasalahan tata kelola pemerintahan yang baik. Tampaknya persoalannya bukan semata-mata mental seperti yang dipaparkan oleh Capres No Urut 1. Demikian halnya, pemaparan yang dikemukakan oleh Capres No. 2, Susilo Bambang Yudhoyono yang tampak formulasinya sangat text book thinking. Hal yang sama juga yang dipaparkan oleh Capres No urut 3, yang mengandaikan persoalan birokrasi di negeri ini adalah masalah bagaimana mengefektifitaskan personil agar cepat dan transparan.
Bagi saya masalahnya lebih dari itu. Ada masalah sosio cultural yang menggurita dan telah menjadi jaring jemaring tak ubahnya lingkaran syetan. Dimana-mana birokrasi adalah lembaga yang paling tradisional dalam mengadopsi perubahan dan tuntutan masyarakat.
Mungkin masalah seperti tak penting untuk dielaborasi, sebab tampaknya para Capres kita tak mau berorientasi pada masa lalu tetapi lebih penting bagaimana menata ke depan. Sumonggo mawon. Bagi saya tanpa mengurai akar historisnya, maka akan jatuh pada ruang yang artificial. Di sini mungkin niscaya untuk diperhatikan sinyalemen Bung Karno: Jas Merah….Jangan Melupakan sejarah untuk membincanngkan birokrasi di negeri ini. Sebab dengan dengan mengurai sejarah itu telihat duduk soalnnya. ****
Tulisan Terkait:
Post
